Pakar Keamanan Siber Kecam Pemerintah atas Pelanggaran Data Berulang Kali
TREND TEKNOLOGI – Pakar keamanan siber dan forensik digital Alfons Tanujaya mengkritik pemerintah Indonesia yang berulang kali gagal melindungi data sensitif. Insiden terbaru melibatkan dugaan kebocoran informasi pribadi milik pegawai negeri sipil (ASN) yang ditawarkan seharga US$10.000 atau Rp160 juta di web gelap, BreachForums.
“Seperti kata pepatah, keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, tapi mungkin keledainya banyak sekali,” kata Alfons dalam rilis video pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Dugaan kebocoran data ASN sebelumnya diungkit oleh lembaga riset siber Indonesia, Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), di media sosial. Lembaga ini menyebut peretas anonim, TopiAx, menawarkan 4.759.218 baris data yang diklaim sebagai data BKN di BreachForums pada 10 Agustus 2024.
Data yang bocor tersebut mencakup informasi sensitif, seperti tempat dan tanggal lahir, jabatan, nomor induk kepegawaian (NIP), dan rincian pekerjaan. Alfons menekankan bahwa data yang bocor tersebut dapat digunakan untuk tujuan jahat di ranah digital, dan menyesalkan pelanggaran data yang berulang meskipun pemerintah telah berjanji untuk melakukan evaluasi.
Menyusul peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya Juli lalu, pemerintah berencana meninjau fasilitas pusat data tersebut .
Alfons juga mendesak pemerintah untuk memberhentikan pengelola TI yang tidak kompeten dalam melindungi server dan cloud. “Kita harus belajar dari lembaga-lembaga besar tentang bagaimana mereka mengelola data,” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Vino Dita Tama membenarkan bahwa lembaganya mengakui adanya dugaan kebocoran data. Namun, BKN masih melakukan konfirmasi keaslian data tersebut bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut kasus tersebut.
“Sedang dilakukan investigasi,” kata Vino kepada Tempo , Ahad, 11 Agustus 2024. Ia mengklaim tidak ada sistem elektronik publik yang terganggu pascaberita kebocoran data ASN tersebut . Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk memperbarui kata sandi sebagai langkah pencegahan.
