Pemerintah Indonesia Melihat DeepSeek sebagai Alternatif AI Meski Ada Larangan dari Negara Lain
Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menanggapi isu pemerintah asing yang secara bersama-sama memblokir aplikasi chatbot kecerdasan buatan (AI) asal Cina, DeepSeek . Aplikasi AI yang awalnya meraih popularitas tertinggi saat kemunculannya itu diduga terlibat dalam pencurian data.
Nezar menyatakan, Komdigi belum akan memblokir aplikasi tersebut untuk saat ini. Menurutnya, kehadiran aplikasi Asian AI tersebut dapat menjadi alternatif bagi berbagai perkembangan digital. “Dan sebagai negara yang tengah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan, tentu kami membuka, melihat, dan mempelajari berbagai perkembangan yang terjadi,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Beberapa negara yang telah memblokir Deepseek antara lain Amerika Serikat, Italia, India, dan Korea Selatan. Larangan tersebut didasarkan pada beberapa alasan, seperti kekhawatiran yang mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Tidak hanya Deepseek, aplikasi buatan Tiongkok lainnya seperti TikTok, WeChat, dan UC Browser juga telah diblokir.
Popularitas DeepSeek yang luar biasa akhir-akhir ini telah menempatkannya di posisi teratas di App Store dan Play Store. Keberhasilan ini telah menarik perhatian banyak pengguna tetapi juga menimbulkan masalah penting terkait keamanan data. DeepSeek diketahui mengumpulkan dan menyimpan data pengguna di server yang berlokasi di Tiongkok.
DeepSeek kini telah menjadi salah satu aplikasi chatbot yang paling banyak digunakan. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis berkas, menjawab pertanyaan yang diajukan, serta mencari dan mengakses informasi di internet. Hal ini menjadikan DeepSeek sebagai alat multifungsi untuk membantu pengguna dalam aktivitas sehari-hari.
Keunggulan aplikasi ini adalah kemampuannya untuk mendukung pengunggahan berkas dan memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan riwayat percakapan di semua perangkat mereka. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna yang ingin melanjutkan percakapan atau memanfaatkan hasil analisis dari perangkat yang berbeda, sehingga memberikan pengalaman yang lebih lancar dan praktis.
Sementara itu, pemerintah China mempertanyakan mengapa beberapa negara membatasi akses ke DeepSeek. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyatakan bahwa pemerintah mereka menentang pembenaran keamanan nasional untuk melarang penggunaan DeepSeek dan politisasi perdagangan dan teknologi. “Kami akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan hukum perusahaan China,” katanya dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis, 6 Februari 2025.
