UNESCO dan KOMINFO Menyelesaikan Penilaian Kesiapan AI: Apakah Indonesia Siap untuk AI?
TREND TEKNOLOGI – Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika ( KOMINFO ), UNESCO telah merampungkan Penilaian Kesiapan Kecerdasan Buatan (AI) untuk Indonesia, kata UNESCO dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Oktober.
Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan latihan ini, sebuah inisiatif untuk memajukan tata kelola AI yang etis, menggunakan Metodologi Penilaian Kesiapan (RAM) UNESCO, sebuah program yang dilaksanakan di lebih dari 60 negara di seluruh dunia.
Laporan Penilaian Kesiapan AI Indonesia yang baru saja dirilis, yang disusun dengan masukan dari tim pakar nasional, menawarkan evaluasi terperinci mengenai lanskap AI di negara ini. Laporan tersebut, yang saat ini terbuka untuk ditinjau oleh para pemangku kepentingan multisektoral, diharapkan dapat memandu pengembangan kebijakan dan kerangka regulasi AI Indonesia yang sedang berlangsung. Temuan-temuan tersebut akan berfungsi sebagai peta jalan yang komprehensif, yang mendorong ekosistem AI yang inklusif dan bertanggung jawab di seluruh negeri.
Proses penilaian melibatkan lebih dari 500 peserta di lima wilayah, dari Aceh hingga Bali. Melalui serangkaian lokakarya konsultasi kebijakan, berbagai pendapat—dari pejabat pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta memberikan wawasan mereka tentang penerapan AI secara etis dan bertanggung jawab di Indonesia.
Lanskap AI dievaluasi berdasarkan lima dimensi utama: kerangka hukum dan peraturan, dampak sosial budaya, implikasi ekonomi, faktor ilmiah dan pendidikan, serta kesiapan teknis dan infrastruktur.
Maki Katsuno-Hayashikawa, Direktur dan Perwakilan UNESCO Jakarta, menekankan pentingnya laporan tersebut bagi masa depan AI di Indonesia. “Laporan Penilaian Kesiapan AI menandai momen penting dalam perjalanan AI di Indonesia. Dengan menerapkan praktik AI yang bertanggung jawab, Indonesia tengah menyiapkan panggung untuk masa depan di mana teknologi memberi manfaat bagi semua orang. UNESCO sangat menghargai dedikasi KOMINFO, Pakar RAM Nasional, serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyukseskan inisiatif ini,” katanya.
Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, menyoroti pentingnya wawasan dalam laporan tersebut. “Saat ini Indonesia berada di persimpangan kritis dalam transformasi digitalnya. Penilaian kesiapan AI memberikan wawasan mendalam tentang kesiapan Indonesia di berbagai dimensi dan juga membuka peluang baru untuk memberdayakan masyarakat dan ekonomi digital. Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang tepat, AI dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” ungkapnya.
Laporan tersebut mengungkap beberapa temuan penting yang menggarisbawahi peluang dan tantangan Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi AI. Perpindahan tenaga kerja muncul sebagai masalah yang signifikan, khususnya di daerah pedesaan di mana keamanan kerja merupakan masalah yang mendesak. Pada saat yang sama, para pemangku kepentingan perkotaan menekankan pentingnya memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan etis. Selain itu, terlepas dari keberagaman Indonesia, terdapat tingkat kesadaran yang relatif rendah tentang risiko yang dapat ditimbulkan AI, seperti memperkuat bias dan diskriminasi, yang menunjukkan perlunya pendidikan publik yang lebih luas. Laporan tersebut juga menyoroti kesenjangan kritis dalam pendanaan penelitian AI dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yang menekankan perlunya peningkatan investasi untuk memacu inovasi.
Laporan tersebut menguraikan rekomendasi kebijakan utama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi AI, menyediakan peta jalan untuk tata kelola AI yang bertanggung jawab. UNESCO menganjurkan pengembangan regulasi dinamis yang memastikan tata kelola AI yang etis dan bertanggung jawab, selaras dengan standar global dan berkembang dengan konsensus global. Selain itu, pembentukan Badan Nasional untuk Kecerdasan Buatan diusulkan untuk mengoordinasikan kebijakan terkait AI dan menjaga koherensi lintas sektor, memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Untuk lebih mendukung pertumbuhan AI, laporan tersebut menekankan perlunya inisiatif pengembangan kapasitas dan pembangunan infrastruktur, memastikan akses yang adil ke pendidikan dan sumber daya AI, khususnya bagi para peneliti dan perusahaan rintisan di luar ibu kota.
Seiring dengan kemajuan Indonesia dalam perjalanan AI, laporan ini berfungsi sebagai peta jalan sekaligus ajakan bertindak bagi semua sektor untuk berkolaborasi dalam membentuk ekosistem AI yang bertanggung jawab dan inklusif. Dengan mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dan menerapkan kebijakan yang direkomendasikan, Indonesia berpotensi memanfaatkan AI sebagai alat untuk pertumbuhan inklusif, inovasi, dan pemberdayaan digital.
